BUKABUKU : KONSTITUSI MADINAH, KONSTITUSI INDONESIA DAN PLURALITAS BANGSA

CATATAN KECIL

Brilian. Sebuah disertasi karya Ahmad Sukardja. Akedemisi sekaligus hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari sisi publisitas, buku ini tidak memenuhi kualifikasi kebaruan (terbit 1995, UI Pess), namun dari aspek substansi, karya ini tetap memiliki relevansi, bukan hanya pada pengayaan perspektif tentang konstitusi, namun juga melihat fungsi konstitusi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang tidak monolitik. Perbandingan konstitusi, sekalipun banyak orang meragukannya, mengingat kenyataan bahwa tidak pernah ada konstitusi di dunia ini yang sama persis, namun juga harus segera dicatat bahwa konstitusi, mengutip KC. Wheare, adalah resultan dari berbagai kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang bekerja pada waktu pembentukannya, maka perubahan masyarakat dimana kekuatan-kekuatan itu berada menjadi kondisi yang meniscayakan bagi perubahan konstitusi itu sendiri. Di titik inilah, perbandingan konstitusi, dalam batas tertentu memiliki makna fungsionalnya.

Di samping itu, dalam konteks yang lebih spesifik, study ini sangat kontributif bagi pengayaan wacana mengenai relasi agama (Islam), sebagai sebuah agama langit dengan entitas negara bangsa sebagai institusi sekuler yang lahir dari rahim pusaran sejarah. Salah satu pesan indah yang tertangkap dalam buku ini sangat konstruktif bagi terciptanya harmoni dalam hidup yang penuh perbedaan. Islam bukan kekuatan destruktif yang eksklusif dan menabukan perbedaan, namun justeru, sejak awal, sebagaimana yang ditunjukan oleh Konstitusi Madinah, Islam begitu santun merangkul perbedaan.

MEMBANDINGKAN KONSTITUSI MADINAH DENGAN KONSTITUSI INDONESIA

Memperbandingkan  Konstitusi Madinah dan Konstitusi Indonesia, UUD 1945 bukanlah hal yang mudah, karena keduanya terpaut rentang waktu yang jauh, namun memperbandingkan kedua konstitusi tersebut memeiliki titik singgung, mengingat pembentuk konstitusi memiliki kesamaan, yaitu sama-sama beragama Islam— atau setidak-tidaknya melibatkan peran signifikan umat Islam.

Konstitusi Madinah adalah konstitusi negara Madinah, yang dibentuk pada awal masa klasik Islam, tepatnya sekitar 622 M. Sebagai konstitusi yang dibuat oleh negarawan yang berkedudukan sebagai rasul, Konstitusi Madinah tentu syarat dengan nilai-nilai kebenaran transendental, di samping memuat nilai moralitas dan hukum produk manusia. Sedangkan konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945 adalah konstitusi negara  Indonesia. Yang lahir pada abad XX (zaman modern) yang dibentuk oleh sebagian besar umat Islam. Pertanyaannya, apakah konstitusi Indonesia di samping sarat dengan moralitas dan hukum insani, juga memuat  nilai-nilai transendental yang akomodatif terhadap nilai-nilai ilahi? Inilah argumen penelitian atau penulisan buku ini.

Secara konstekstual, Madinah (Arab) dan Indonesia, secara geografis memiliki sejumlah perbedaan. Jazirah Arab merupakan daratan yang tidak dikelilingi oleh sungai dan laut, sedangkan Indonesia adalah archipelago, sebuah negara kepulauan yang besar.Pada saat kedua konstitusi itu disusun, di Madinah, secara demografis, terdapat beberapa komunitas keagamaan yaitu muslim, yahudi dan musyrikin serta sebagian kecil nasrani, demikian juga Indonesia, di negeri ini telah hidup secara berdampingan antara kaum muslimin, katolik, protestan, hindu, budha dan kong hu chu, namun fakta menunjukan bahwa indonesia saat itu—bahkan hingga kini—dihuni oleh mayotitas umat Islam, termasuk para pembentuk konstitusi itu sendiri. Konstitusi Madinah dan UUD 1945 yang secara sosiologis lahir dalam konteks masyarakat yang plural tersebut, sebagaimana ditunjukan dalam penelitian ini, keduanya sama-sama mengakomodasi kemajemukan wilayahnya, antara lain kemajemukan dalam segi agama.

SUBSTANSI KONSTITUSI : PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

Menarik mengikuti analisis perbandingan atas substansi kedua konstitusi tersebut. Ditilik dari aspek kebahasaan, dalam kedua naskah konstitusi jelas tertulis kata-kata yang mengandung makna relijius. Konstitusi madinah diawali kalimat basamalah, kata Allah sama-sama ditulis dalam kedua naskah tersebut, hanya beda intensitasnya, dalam Konstitusi Madinah tertulis 14 kali, sedangkan dalam UUD 1945 tertulis 2 kali. Secara garis besar, dalam Konstitusi Madinah penyebutan kata yang mengandung arti keagamaan dan nilai transidental memiliki intensitas lebih banyak ketimbang UUD 1945. Dalam kedua konstitusi, secara eksplisit, tidak terdapat kata ‘Islam’, demikian pula kata ‘al-Qur’an’ dan Hadis. Meskipun kata Islam tidak tercantum dalam keduanya, namun sifat keislaman jelas tampak dalam kata-kata atau kalimat-kalimat keagamaan tersebut. Dalam UUD tidak ditemukan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bertentangan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dalam Konstitusi Madinah. Di akhir analisis atas substansi kedua konstitusi ini, penulis menyimpulkan bahwa UUD 1945 dilihat dari konsepsi memenuhi kriteria islami. Lebih lanjut penulis menyebutkan bahwa isi UUD 1945 sesuai dan tidak bertentangan secara hakiki dengan Islam. Konstitusi ini menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat, menegakan keadilan dan dapat mewujudkan kemaslahatan serta menjauhkan kemudharatan.

Sedangkan perbedaan besar antara kedua konstitusi tersebut, terletak pada kejelasan tentang penunjukan terhadap syariat agama tertentu. Dalam konstitusi Madinah secara jelas menunjuk penyelesaian perkara pada syariat Islam, sedangkan dalam UUD 1945 ungkapan “ketuhanan yang maha esa” dan “agama” tidak hanya tertuju pada agama Islam. Meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan, namun di dalam prinsip terdapat kesamaan, yaitu kedua konstitusi menganut paham urusan agama merupakan bagian dari urusan negara, dan hukum agama merupakan sumber bagi hukum negara.

Salah satu sumbangan berharga dari penulis adalah kejeliannya mengabstraksi substansi kedua konstitusi dalam berbagai pokok-pokok pikiran. Keduanya mengandung pokok pikiran monoteisme, persatuan-kesatuan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat yang baik, keberlakuan hukum agama (syariat), politik damai dan proteksi.

Bagaimana substansi dan pokok-pokok pikiran konstitusi tersebut dilaksanakan dan tertransformasi menjadi kenyataan hidup warganya? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bagian yang tidak kalah serius dalam pembahasan karya ini. Pelaksanaan Konstitusi Madinah dalam hal pembinaan persatuan dan kesatuan, keamanan, perluasan wilayah, hukum, kebebasan beragama, damai, sanksi dan perang menunjukan keterlibatan seluruh warga. Dalam pelaksanaan UUD, banyak masalah keagamaan diatur oleh pemerintah. Agama ditempatkan dalam kedudukan yang penting dan terhormat serta tidak dipisahkan dari urusan negara. Secara institusional keterlibatan tersebut terwujud dalam bentuk institusi keagamaan seperti departemen agama, peradilan agama, lembaga pendidikan agama, maupun majelis ulama indonesia. Dari aspek legislatif terlihat, agama dijadikan sebagai salah satu sumber pembentuk hukum nasional, seperti pembentukan undang-undang perkawinan, kewarisan, perwakafan, ekonomi syariah, dll, dalam beberapa hal kepentingan umat Islam sebagai penduduk mayoritas dipenuhi sesuai dengan kebutuhan, walaupun belum seluruhnya.

KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

Kemajemukan terutama dalam hal keyakinan keagaman yang diapresiasi dan terkelola dengan baik adalah energi positif yang secara konstruktif mewujudkan kebaikan bersama. Namun, seperti ditunjukan oleh sejumlah kasus kekerasan,  pemahaman keagamaan yang menegasikan konteks pluralitas keagamaan justeru menjadi bagian dari spiral kekerasan yang menelan banyak korban.

Bangsa Indonesia, memiliki akar budaya yang kuat dalam kebinekaan, semboyan Bhineka Tunggal Ika, adalah petunjuk terang akan hal ini. Apresiasi konstitusional atas kehidupan beragama di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan UUD 1945, tidak hanya menunjukan betapa pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga menjadi inspirasi bagaimana kemajemukan agama mestinya dibina.

Apabila secara teoretik, konstitusi karena otoritas yang dimilikinya, mengehendaki ketertundukan dari rakyatnya, maka seeprti disarankan oleh penulis buku ini, ketertundukan warga negara terutama umat Islam dalam hal  penerimaannya terhadap UUD termasuk pancasila, disarankan bukan hanya atas dasar pertimbangan kewarganegaraan, tetapi juga dari pandangan bahwa UUD 1945 sesaui dengan ajaran agamanya. (arfn)

Semoga catatan kecil ini bermanfaat. Bagaimana pun membaca bukunya secara keseluruhan akan lebih mencerdaskan :)

BUKA BUKU: KONSTITUSI MODERN

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di tanah air, sebagai pengawal konstitusi dengan putusan-putusannya yang berani dan terkadang memantik kontroversi, telah menjadi pusat gravitasi bagi pusaran gairah studi konstitusi. Aura wibawa konstitusi yang berhasil dikawal oleh Mahkamah Konstitusi, setidak-tidaknya telah memotivasi dan melalui putusan-putusannya, telah menyumbangkan materi berlimpah bagi peminat kajian konstitusi untuk terlibat dalam diskursus konstitusi tidak hanya secara teoretik, namun juga kasuistik dan kontekstual.

Seiring dengan itu, sebagai salah satu peminat kajian konstitusi, terlepas dalam kapasitasnya yang masih primary, saya tergerak untuk memperkaya cakarwala kognisi konstitusi dengan kembali BUKABUKU terkait literasi konstitusi dan menuliskannya sebagai ‘review’ atau catatan bebas  dan ringan. Bebarapa di antara buku-buku itu tidak semuanya memenuhi syarat kebaruan secara publisitas, melainkan cetakan lama dan sebagian telah raib dari etalase comersial book galleries, namun sepanjang buku tersebut secara substansial tetap kontekstual dengan geliat studi konstitusi, maka penulisan catatan atas buku tersebut dianggap cukup beralasan.

Salah satu buku yang telah menjadi klasik dalam studi konstitusi adalah Modern Constitution karya K.C. Wheare (KCW). Dari pembacaan terhadap sejumlah tulisan kontemporer tentang konstitusi oleh penulis tanah air, beberapa gagasan dan   konsep konstitusi KCW sebagaimana tertulis dalam buku tipis ini, kerap dijadikan rujukan.

Dalam buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Hardani dengan judul Konstitusi-Konstitusi Modern (Surabaya: Eruka, 2005, Cet. II) ini,  kita tidak hanya diajak untuk memahami dimensi teoretik-konseptual dari konstitusi, namun juga menjelajahi berbagai corak konstitusi yang diterapkan di negara-negara modern. Aspek konstitusi yang dibahas dalam buku ini meliputi : definisi, klasifikasi, materi, otoritas dan perubahan konstitusi.

Konstitusi, dalam maknanya yang lebih modern, adalah sebuah dokumen tertulis berisi hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan suatu negara. Konstitusi dalam makna inilah yang saat ini dipraktikan oleh hampir semua negara.

Konstitusi, sebagai kenyataan hukum, dalam batas tertentu, biasanya diberi status lebih tinggi, daripada peraturan-peraturan hukum yang lain dalam sistem ketatanegaraan. Namun, demikian konstitusi bukanlah satu-satunya hukum yang mengatur suatu pemerintahan, dan karena itu, konstitusi dapat dipahami secara tepat bila diletakan dalam kaitannya dengan hukum-hukum organiknya, yaitu seperangkat peraturan hukum yang sangat penting yang dibuat sebagai tambahan atau penyesuaian dari peraturan-peraturan yang dimuat dalam konstitusi.

Selain klasifikasi konstitusi yang sangat populer, yaitu dari aspek bentuknya yang tertulis dan tidak tertulis, ada beberapa klasifiaksi lainnya: konstitusi yang “kaku” dan “lentur” dari sisi amandemennya; konstitusi federal dan kesatuan; konstitusi republikan dan monarki. merujuk KCW, metode klasifikasi konstitusi mendalilkan sejumlah perbedaan signifikan dan dipertanyakan aspek kemanfaatannya, terutama bila dikaitkan dengan kapasitas konstitusi dalam suatu sistem pemerintahan. Namun, di lain sisi, upaya klasifikasi konstitusi memiliki beberapa nilai, sekalipun terbatas, utamanya ketika konstitusi itu dikaji dalam kaitannya dengan semua metode pengelompokan yang mungkin digunakan. Misalnya, konstitusi Amerika itu tertulis, kaku, suprem, federal, membentuk eksekutif presidensial atau non-parlementer dan republikan. Atau konstitusi Australia menyerupai konstitusi Amerika, karena sama-sama tertulis, kaku, suprem, dan federal, namun bangsa Australia membangun eksekutif parlementer dan bersifat monarki, bukan republik sebagaimana halnya dengan bangsa Amerika.

Sedangkan dari aspek substansi atau isi, konstitusi berbagai negara cenderung berbeda-beda. Perbedaan pokok dijumpai di antara mereka yang menganggap konstitusi sebagai dokumen hukum—seperti konstitusi negara-negara di bawah doktrin hukum Inggris—dan mereka yang menganggap konstitusi sebagai semacam manifesto, sebuah pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau sebagaimana disebut oleh Podsnap sebagai sebuah chapter of the land.

Pertanyaan yang menarik terkait konstitusi adalah pertanyaan seputar otoritas konstitusi. Dari manakah suatu konstitusi memperoleh otoritasnya? Jawaban atas pertanyaan ini berbeda-beda. Beberapa konstitusi negara persemakmuran Inggris mendasarkan validitas hukum mereka pada fakta bahwa konstitusi-konstitusi tersebut dibuat atau diundangkan oleh parlemen Inggris Raya di Westminster atau oleh Ratu di Dewan, atau di bawah otoritas dua badan tersebut. Di sini terlihat bahwa otoritas konstitusi diperoleh dari legislatif eksternal tertinggi. Tetapi bagi negara persemakmuran Inggris lainnya, seperti Irlandia menentang otoritas ini. Pada tahun 1922, Irlandia memilih sebuah badan untuk membentu konstitusi bagi Negara Merdeka Irlandia dan Dewan ini mengklaim otoritasnya diperoleh dari Tuhan dan rakyat Irlandia. Senada dengan irlandia, juga dilakukan oleh India, dalam konstitusi tahun 1950, India mengklaim otoritas konstitusi mereka berasal dari rakyat. Dan masih terkait dengan otoritas rakyat ini juga ditemukan dalam konstitusi Amerika. Dan sebagian besar Konstitusi modern  mengikuti model Amerika serta teori hukum dan politik yang mendasarinya. Rakyat atau dewan konstituante yang bertindak atas nama rakyat, mempunyai wewenang untuk membuat konstitusi.

Dalam lingkup hukum, argumen logis sebuah konstitusi sebagai hukum tertinggi dilengkapi dengan argumen bahwa rakyat, baik secara langsung atau tidak langsung melalui dewan konstituante, adalah pembuat hukum tertinggi, sedang dalam lingkup moral konstituante menuntut kewajiban karena konstitusi mengungkapkan kehendak rakyat dan apa yang telah ditetapkan rakyat bersifat mengikat pada setiap individu. Tetapi menurut KCW, otoritas moral yang diklaim oleh konstitusi bisa dipahami dari sudut pandang mazhab besar teori politik yang mendasarkan penilaiannya akan tingkat kekuasaan pemerintah yang layak pada hukum alam. Suatu konstitusi bisa menuntut kepatuhan selama konstitusi membentuk pemerintah yang sejalan dengan hukum alam, sehingga konstitusi yang dibentuk untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah di luar garis ketentuan hukum alam, harus ditolak.

Suatu konstitusi yang sesuai dengan kehendak rakyatnya pada satu waktu mungkin menjadi kadaluwarsa dengan berlalunya waktu dan berubahnya struktur sosial masyarakat. Bukan hanya konstitusi itu sendiri, tetapi juga proses perubahannya memerlukan penyesuian dengan kondisi yang berubah. Di titik inilah muncul ide tentang perubahan atau amandemen konstitusi.

Konstitusi adalah produk zaman. Sebagai produk zaman, konstitusi adalah sebuah kompromi atau dalam ungkapan KCW, konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan –politik, sosial dan ekonomi—yang bekerja pada waktu pembentukannya. Karena waktu terus ebrubah dan kekuatan-kekuatan pembentuk konstitusi juga mengalami dinamika, maka perubahan konstitusi adalah sebuah keniscayaan.

KCW, dalam buku ini memaparkan tentang adanya kekuatan-kekuatan utama dibalik perubahan konstitusi. Ada beberapa bentuk perubahan konstitusi : melalui amandemen formal, penafsiran hukum, serta  kebiasaan dan tradisi.

Semoga catatan singkat ini bermanfaat, namun demikian, membaca bukunya secara lengkap selalu lebih menarik (Arfn)